Rabu, 10 Juni 2015

Perekonomian Indonesia masa Demokrasi liberal



2.1 Sejarah Perekonoomian Indonesia Masa Demokrasi Liberal
Masa demokrasi liberal ditandai dengan di berlakukannya UUDS 1950 pascapengakuan kedaulatan. Berlakuannya UUDS 1950 kemudian mengubah tatanan pemerintahan indonesia. sistem politik ekonomi pun kemudian bergeser kearah sistem politik dan ekonomi liberal. Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer.Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina.Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru.Yang perlu dilakukan adalah mengubah struktur ekonomi umumnya dari ekonomi colonial ke ekonomi nasional. Bangsa Indonesia harusnya ditumbuhkan kelas pengusaha, karena pengusaha bangsa Indonesia yang pada umumnya bermodal lemah. Dan akhirnya diberi kesempatan untuk membangun ekonomi nasional. Hendaknya pemerintah membantu dan membimbing para pengusaha itu, dengan membantu pemberian kredit karena pengusaha Indonesia tidak memiliki modal. Sehingga bangsa Indonesia akan dapat berkembang maju dan tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial di bidang perdagangan akan tercapai. (SNI,2010 :332).




2.2 Sistem Kabinet Pada Masa Perekonomian Demokrsai Liberal
2.2.1 Kabinet Nasir
Dalam program kabinet Nasir ( September 1950- April 1951) ketika itu ia menjabat sebagai mentri perdagangan. Program ini di kenal dengan sebutan program benteng. Gerakan benteng yang telah dimulai pada bulan april 1950. Selama tiga tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia mendapat kredit bantuan dari program benteng ini.Program pemerintah ini pada hakikatnya adalah kebijakan untuk melindungi pengusaha-pengusaha pribumi.Namun, usaha ini tidak berhasil mencapai tujuannya. (SNI,2010 : 332-333).
Program tepenting dalam ekonomi pada masa Kabinet nasir yaitu mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi nasional yang sehat.( SEJARAH 3 ,2011 : 110).
Program BentengKabinet Natsir Juga mengupaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional.Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
2.2.2 Kabinet Sukiman
Pengusahan Indonesia ternyata lamban menjadi dewasa, bahkan ada yang menyalahgunakan maksud pemerintah ini dengan mencari keuntungan secara cepat.bantuan kredit ini ternyata tidak efektif sehingga program pemerintah tidak berhasil. Padahal, pemerintah menambah beban keuangannya sehingga menjadi salah satu sumber defisit.  Kabinet sukiman yang memegang pemerintahan selama 10 bulan sejak april 1951 sampai februari 1952 beusaha membatasi krisis moneter. Salah satu usaha yang ditempuh ialah melakukan nasionalisasi terhadap De Javasche Bank.Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
Krisis moneter yang dihadapi pemerintah ialah defisit anggaran belanja pada tahun 1952 sebanyak tiga miliar rupiah, ditambah dengan sisa defisit anggaran tahun sebelumnya 1,7 miliar rupiah. Meskipun dilanda krisis moneter mentri keuangan masih memberikan perhatian kepada para pengusaha dan pedagang nasional golongan ekonomi bantuan pinjaman uang. Dengan memberikan bantuan tersebut diharapkan para pengusaha yang merupakan produsen dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume import. (SNI,2010 :333).
2.2.3 Kabinet aliSastroamijoyo
Kabinet ali lebih mengutamakan kebijakan indonesianisasi, yaitu mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi dalam usaha merombak ekonomi Kolonial menjadi ekonomi nasional. Langkah yang diambil antara lain mewajibkan perusahaan asing memberian pelatihan dan tanggung jawab kepada tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan staf, mendirikan perusahan Negara, menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha swasta nasional, agar mampu bersaing dengan perusahan asing yang ada. Kebijakan pemerintah dibidang perekonomian Terutama mengenai lesensi istimewa yang menimbulkan perdebatan di parlemen. (SNI, 2010 : 333).
Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi.Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional.Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.


2.3 Sistem Ekonomi Liberal
Sesudah pengakuan kedaulatan, Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan sebagai akibat ketentuan-ketentuan KMB.Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.beban utang luar negeri sebesar Rp. 1.500 Juta dan utang dalam negeri sejumlah Rp. 2.800 juta. Srtuktur ekonomi yang di wariskan berat sebelah.Ekspor masih bergantung kepada beberapa jenis perkebunan.Produksi barang barang ekspor ini dibawah produksi sebelum perang dunia ke II.
Masalah jangka pendek yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup, sedangkan masalah jangka panjang adalah masalah pertambahan penduduk dan tingkat hidup yang rendah.Beban berat ini merupakan konsekuensi dari pengakuan kedaulatan. Defisit ini untuk sebagian berhasil diurangi dengan pinjaman pemerintah,yaitu dengan cara melakukantindakan keuangan pada tanggal 20 maret 1950. Tujuan pemerintah adalah untuk merangsang ekspor.System ini memberikan penghasilan yang besar kepada eksportir dalam rupiah sehingga mereka dapat membayar lebih tinggi kepada produsen. (SNI, 2010 : 334-336).
Karena pecahnya perang korea,ekspor RI pada kuartal kedua meningkat.di samping itu usaha-usaha tersebut pemerintah juga berusaha mendapat kredit dari luar negeri. Membangunproyek-proyek pengangkutan automotif,pembangunan jalan, telekomunikasi, pelabuhan, kereta api dan perhubungan udara.
Sejak tahun 1951 penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan oleh menurunnya volume perdagangan internasional.Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang tidak memiliki barang-barang ekspor lainya kecuali hasil perkebunan.Pada tahun berikutnya pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan penghasilan Negara. Kebijakan moneter ditinjau kembali sesudah pada akhir tahun 1951 indonesia menasionalisasikan. De javasche bank.Usaha pemerintah adalah menurunkan biaya ekspor dan melakukan tindakan penghematan.
Sejak tahun 1952 rencana anggaran belanja dimintakan persetujuan DPR.Karena defisit, ada kecenderungan untuk mencetak uang baru, yangmenimbulkan tendensi inflasi.Kecenderungan inflasi secara tidak langsung menghambat produksi karena naiknya upah.Kebijakan yang ditempuh kemudian oleh pemerintah cabinet nasir adalah melaksanakan industralisai yang di kenal sebagai rencana sumitro sasarannya di tekankan terutama pada pembangunan industry dasar, seperti kebijakan diikuti dengan usaha peningkatan produksi,pangan,perbaikan prasarana, dan penanaman modal asing.
Pada masa ali pemerintah membentuk biro perancangan Negara dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang, karena pemerintah yang terdahulu lebih menekankan program jangka pendek, sehingga hasilnya belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Rancangan undang-undang tentang rencana pembangunan yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat tanggal 11 november 1958yang mempunyai daya surut sampai tanggal 1 januari 1956. Karena adanya depresi diamerika serikat dan eropa barat sejak akhir 1957 dan awal 1958 pendapatan Negara menjadi mundur, karena harga ekspor bahan mentah merosot. (SNI, 2010 : 337).
2.4 Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal
Kondisi ekonomi Indonesia pada masa liberal masih sangat buru. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut antara lain :
a.       Setelah pengakuan kedaulatan dari belanda pada tanggal 27 desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam hasil-hasil KMB. Beban tersebut berupa uang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam Negara sejumlah 2,8 triliun rupiah.
b.      Politik keuangan pemerintah Indonesia tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang di belanda.
c.       Pemerintah belanda tidak mewariskan ahli-ahli yang cakap untuk mengubah system ekonomi colonial menjadi system ekonomi nasional.
d.      Tidak stabilnya situasi politik dalam Negara mengakibatkan pengerluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.
e.       Defisit yang harusnya ditanggung oleh pemerintah RI pada waktu itu sebesar 5,1 miliar.
f.       Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.

2.5 Usaha Untuk Memperbaiki Perekonomian
Beberapa upaya untuk memperbaiki perekonomian pada masa demokrasi liberal adalah sebagai berikut :
a.       Gunting Syafruddin, adalah kebijakan pemotongan nilai mata uang(sanering).tindakan keuangan ini dilakukan pada tanggal 20 maret 1950 dengan cara memotong semua uang yang bernilai Rp.2,50 keatas sehingga nilainya setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh mentri keuangan syafruddin prawiranegara pada masa pemerintahan RIS.
b.      Program Benteng (Benteng Group),pembangunan ekonomi Indonesia perlu di tumbuhkan struktur ekonomi colonial menjadi struktur nasional.pengusaha pribumi masih lemah dalam modal maka hendaknya pemerintah berperan dalam membantu dan memberi bimbingan yang konkret.
c.       Nasional de javasche bank , ketentuan dalam KBM mengenai de javasche bank sangat melemahkan kedudukan pemerintah republic Indonesia.
d.      System ekonomi Ali-Baba,pertumbuhan daan perkembangnpengusaha nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi colonial menjadi ekonomi nasional.Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusahaBelanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut
e.       Persetujuan finansial ekonomi (fincek), perjanjian hubungan fincek dengan Indonesia-belanda.
f.       Rencana pembangunan lima tahun (RPLT), adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
g.      Musyawarah Nasional Pembangunan, Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang


2.6 Perekonomian Masa Demokrasi Liberal Dengan Hubungan Internasional
Pada masa perekonomian demokrasi liberal banyak masalah maslah dalam ekonomi Indonesia.Sehingga hubungan internasional pada maa cabinet nasir adanya depresi dari amerika dan eropa sehingga harga ekspor bahan mentah mengalami kemerosotan.Sedangkan pada tahun 1951 penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan oleh menurunnya volume perdagangan internasional.Terjadinya instabilitas tidak semata-mata terletak pada perluasan program tapi di pengaruhi oleh dua factor.Hal ini akibat dari politik colonial belanda.Karena pemerintah belanda tidak mewariskan ahli yang cukup sehingga mengubah system ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak manghasilkan perubahan yang drastis.
Kabinet ali II menghadapi kesulitan adalah korban anti-cina di masyarakat dan adanya kekacawan daerah. Permasalahan baru tentang nasib modal pengusaha belanda di Indonesia.Banyak pengusaha belanda yang menjual perusahannya kepada orang cina karena merekalah yang kuat ekonominya.
Pada masa pemerintahan cabinet burhanudin harahap dikirimkan masalah finensial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak belanda, hubungan Indonesia-belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Sejak masa demokrasi liberal, Indonesia aktif dalam menggalang solidaritas dan kerja sama antar bangsa seperti konferensi Asia Afrika, koferensi LONDON Deklarasi Djuanda. (SEJARAH 3,2011 : 120)

1 komentar:

  1. Jazakallah. Semoga bisa menambahkan http://vracarsa.blogspot.co.id/2016/10/kondisi-ekonomi-indonesia-pasca.html

    BalasHapus